NADIKABAR.COM — Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ikut memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan agar pertumbuhan industri tambang sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah.

"Perhapi membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil," kata Sherly saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV Perhapi di Ternate, Selasa.

Ia mengatakan Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp133 triliun. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diikuti peningkatan kapasitas fiskal daerah agar manfaat aktivitas industri pertambangan dapat dirasakan masyarakat.

Menurut dia, salah satu persoalan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan infrastruktur, terutama konektivitas jalan antarwilayah.

Dari sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapan baru mencapai 46 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 600 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan.

Ia mengatakan selain jalan, pembangunan jembatan dan pelabuhan juga membutuhkan dukungan anggaran besar.

Karena itu, peningkatan DBH pertambangan dinilai penting untuk memperkuat APBD dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sherly menyebutkan sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya merupakan nelayan. Kedua kelompok tersebut membutuhkan infrastruktur memadai untuk memperlancar distribusi hasil produksi.