Ia menjelaskan Pemprov Sumut telah melarang aparatur sipil negara (ASN), non-ASN hingga pegawai BUMD menggunakan rokok elektrik.
Pelarangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor:188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Vape atau Rokok Elektrik di Sumut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara pada 3 Juni 2026.
Menurutnya, larangan penggunaan rokok elektrik ini diperluas kepada seluruh masyarakat yang tidak hanya bagi pengguna maupun penjualan, tetapi peredaran vape beserta produk terkait.
"Jadi, vape dan semua yang berkaitan dengan itu dilarang dijual dan beredar," jelas Bobby.
Gubernur juga mengatakan Pemprov Sumut sedang menyiapkan solusi bagi pedagang vape terdampak kebijakan ini, berupa fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) melalui Bank Sumut.
