NADIKABAR.COM — Politikus PDIP Guntur Romli menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut pembentukan pansus polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka justru akan menguntungkan Gibran. Guntur setuju diadakan pansus, karena dinilai tepat menjadi ruang klarifikasi Gibran.
"Setuju, kalau tujuannya membersihkan nama, butuh pansus atau pengadilan," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Guntur mengatakan persoalan tersebut kini sudah tidak bisa diselesaikan sekadar dengan menunjukkan dokumen kepada publik. Guntur merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran.
"Karena kalau sekarang sudah telat, sudah ada putusan MK yang salah satu dalam pertimbangannya ada fakta. Gibran tidak memiliki ijazah SMA/sederajat dan pencalonannya tidak memenuhi syarat," ujarnya.
Lalu, Guntur menilai jika pendukung Gibran memang ingin menunjukkan dokumen yang dapat menjelaskan persoalan tersebut, forum yang tepat adalah pansus atau pengadilan.
"Kalau misalnya seperti klaim pendukungnya mau nunjukin berkas, sudah telat, tempatnya di pansus atau pengadilan," kata Guntur.
Guntur kemudian menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi pertimbangan MK. Guntur juga menyoroti adanya daftar nilai yang menurutnya menunjukkan terdapat nilai gagal.
"Ini juga skandal suket penyetaraan yang tidak ada dasarnya dengan menyebut tamat SMK, padahal tidak ada bukti ijazah/sertifikat kelulusan," katanya.
"Yang ada hanya sertifikat hadir, dan daftar nilai yang ada nilai gagal (fail), bagaimana mungkin bisa disebut lulus?" tambahnya.
Sebelumnya, Andi Arief menyebut Gibran membutuhkan tempat untuk melakukan klarifikasi terkait putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menilai pansus di DPR bisa jadi momen Gibran memberikan klarifikasi.
"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Andi mencontohkan pembentukan Pansus Century di era pemerintahan presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi mengatakan pansus itu digunakan untuk melakukan klarifikasi.
"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ucapnya.
"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambahnya.
