NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Polisi Republik Indonesia (Polri), kalangan kampus, dan masyarakat memperkuat ketahanan sosial lewat pemutakhiran data kelompok rentan. Dengan data yang akurat, warga yang membutuhkan bisa lebih mudah dijangkau program perlindungan sosial.
"Keamanan yang berkelanjutan dibangun bukan hanya dengan mengatasi gangguan, tetapi juga dengan mengurangi kerentanan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) STIK Lemdiklat Polri 2026 Episode 2 bertemakan Social Resilience Policing: Sinergi Polri, Kampus, dan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).
Menurutnya, kerentanan sosial dapat muncul dalam berbagai kondisi, mulai dari kemiskinan, penyandang disabilitas yang belum mendapatkan dukungan, keterlantaran, hingga kekerasan dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini perlu dikenali sejak dini agar warga bisa segera mendapat penanganan yang sesuai.
Meski begitu, masih ada warga yang belum terjangkau layanan karena belum terdata. Akibatnya, masalah mereka baru mendapat perhatian setelah ramai dibicarakan di media sosial.
"Padahal yang viral itu belum tentu penting, yang penting kadang-kadang tidak viral," jelasnya.
Gus Ipul menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, supaya penanganan masalah sosial tidak sekadar menunggu kejadian. Pemerintah dan masyarakat perlu aktif mencari tahu siapa saja yang membutuhkan bantuan, sekaligus memastikan mereka tercatat dalam pendataan.
Oleh karena itu, ia mengajak para peserta forum ikut serta memperbarui data. Peran masyarakat dinilai penting agar kondisi warga di lapangan benar-benar tercatat dan menjadi dasar pemberian layanan yang tepat.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengembangkan aplikasi perlindungan sosial digital, atau Perlinsos Digital, untuk memperbaiki pendataan. Lewat sistem ini, data anggota keluarga dikumpulkan dan dicocokkan dengan berbagai sumber data guna membantu menilai kelayakan penerima bantuan sosial.
Saat ini, lebih dari 23 juta warga sudah masuk dalam sistem layanan digital tersebut, dari target 48 juta warga hingga akhir tahun 2026. Pendataan Perlinsos berjalan berkat dukungan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan berbagai pihak lain yang membantu menjangkau warga secara langsung. Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas peran mereka dalam melindungi kelompok rentan.
Ia pun mengajak peserta forum mencoba layanan tersebut dan menjadi Agen Perlinsos untuk membantu mendata warga di lingkungan sekitar. Selain itu, Gus Ipul mengingatkan bahwa masyarakat dapat mengajukan koreksi atau sanggahan bila hasil pendataan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga data bisa diperbaiki dan penilaian menjadi lebih akurat.
Melalui pendekatan Social Resilience Policing, Polri dapat berperan mengenali kerentanan sejak dini dan menghubungkan warga dengan layanan yang sesuai. Kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat menjadi modal berharga untuk bekerja bersama RT/RW, pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Sentra Kemensos.
Gus Ipul menegaskan bahwa ketahanan sosial juga harus tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan sekitarnya. Inisiatif masyarakat menjadi kekuatan untuk membangun kepercayaan, solidaritas, dan gotong royong.
"Ketahanan sosial yang kita harapkan sesungguhnya yang paling utama adalah inisiatif dari masyarakat. Inisiatif masyarakat itu yang kita ingin dorong supaya modal sosial kita semakin kuat," pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Hery Herjawan, Kepala STIK Agus Nugroho, Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (KPO) Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi, Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia Adrianus Eliastameliala, serta Guru Besar STIK Albertus Wahyurundhanto.