NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa lahan yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi lokasi Sekolah Rakyat tidak berada di dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia, melainkan di lahan milik UI pada sisi Jakarta yang berbatasan dengan hutan kota.
"Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada," kata Gus Ipul saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).
Mensos menjelaskan, rencana itu bermula dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak UI untuk mencari kemungkinan pemanfaatan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
UI kemudian menawarkan beberapa alternatif lahan, seperti di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing seluas sekitar 1,5 hektare.
Selain kedua lokasi tersebut, terdapat alternatif lahan di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang berada di wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.
Gus Ipul mengatakan, alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan awal. Belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, rencana ini juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang disebut mendukung wacana sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
"Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju," ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan. Dalam prosesnya, masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan sebelum rencana dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama (PKS).
"Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya," tambah Mensos.
Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.
"Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun," katanya.
Sebelumnya, Universitas Indonesia telah memberikan penjelasan resmi terkait lokasi lahan yang diusulkan. Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Panigoro, menyampaikan bahwa lahan yang dibicarakan bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.
"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, UI menyatakan bahwa penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.