NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta MPR untuk proaktif berkoordinasi dengan institusi terkait dalam mempersiapkan pemilihan Wakil Presiden demi mengisi kekosongan jabatan. Ia mengingatkan wapres baru harus terpilih sebelum masa reses 18 Desember 2026 karena tenggat waktu yang terbatas.
"Proses pemilihan Wakil Presiden pengganti harus dipersiapkan secara matang dan cermat. Sesuai amanat konstitusi, batas waktu maksimal penetapan Wakil Presiden baru adalah 60 hari sejak jabatan tersebut kosong, yakni paling lambat pada tanggal 11 Januari 2027," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
"Karenanya MPR RI harus proaktif sesegera mungkin berkoordinasi dengan lembaga atau institusi terkait untuk mulai mempersiapkan diri," ujarnya.
Dalam waktu yang relatif terbatas, ia juga mengingatkan tidak boleh membuka celah terjadinya kesalahan teknis dan substantif yang berpotensi mencederai proses demokrasi dan mengakibatkan hasil pemilihan menjadi cacat hukum.
Menurutnya, selain batas waktu konstitusional tersebut, persiapan juga harus mempertimbangkan agenda masa sidang parlemen. Pada tanggal 18 Desember 2026, DPR RI akan memasuki masa reses, di mana seluruh anggota parlemen akan melaksanakan tugas di daerah pemilihan (dapil) masing-masing di seluruh wilayah Indonesia dan tidak berkegiatan di Gedung DPR/MPR RI.
