ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.

Aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena tak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11) kemarin.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim di depan kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.