NADIKABAR.COM — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang mengatur hukuman penyadapan ilegal. Menurutnya pelaku penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh hanya dikenakan pasal UU ITE.
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menyebut tindakan penyadapan kepada presiden bukan hanya tindakan yang biasa. Menurutnya tindakan insubordinasi bila dikenakan pasal makar saja masih belum cukup.
"Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, ya, di hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana. Insubordinasi itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya," ujarnya.
