"Mereka mengizinkan kita untuk intervensi. Jadi kita boleh gali (normalisasi) sendiri, pasang CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan plengseng," jelas Hidayat.
"Kita meminta izin dan mereka mengizinkan," sambungnya.
Upaya pemeliharaan sungai juga dilakukan melalui kolaborasi DSDABM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Salah satunya di Kali Makmur atau Kali Kedurus yang dibersihkan dari eceng gondok sekaligus dinormalisasi secara bertahap.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pembersihan di Kali Perbatasan. Sungai yang berada di bawah kewenangan BBWS tersebut memiliki panjang sekitar 15 kilometer dan berbatasan langsung dengan wilayah Surabaya-Sidoarjo.
Dalam kegiatan tersebut, DSDABM mengerahkan sejumlah alat berat untuk mendukung proses normalisasi. Sementara itu, DLH menurunkan personel Satgas beserta tiga perahu karet untuk membantu mengangkat eceng gondok sekaligus menjaga kebersihan aliran sungai.
Kepala DLH Kota Surabaya M Fikser mengatakan pembersihan Kali Perbatasan dilakukan secara menyeluruh dan akan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin selama musim hujan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi sungai tetap terjaga setelah proses pembersihan.
"Jadi memang sekarang kita lakukan pembersihan secara total bersama dengan teman-teman DSDABM. Nanti kemudian kita lakukan perawatan menjaga sampai di musim hujan," kata Fikser.
Untuk mendukung kegiatan tersebut, DLH mengerahkan tiga tim Satgas yang masing-masing diperkuat 15 personel dan satu perahu karet. Dengan total sekitar 45 personel, kegiatan tidak hanya mencakup pembersihan, tetapi juga pemeliharaan setelah proses normalisasi selesai.
"Jadi ada sekitar 45 orang yang kita turunkan untuk melakukan perawatan, pembersiham. Mulai dari membantu teman-teman PU (DSDABM) sampai nanti pasca pembersihan akan dijaga oleh teman-teman DLH," ujar Fikser.
Fikser menegaskan keterlibatan Pemkot Surabaya dalam penanganan sungai merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja sama selama penanganan tersebut menyangkut kepentingan warga.
"Kita tidak melihat itu menjadi kewenangan siapa, tapi bagaimana pemerintah kota melakukan pembersihan untuk memberikan layanan terbaik kepada warga Surabaya," tutur Fikser.
Fikser menambahkan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Eri terhadap potensi banjir yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Pihaknya berharap kolaborasi lintas instansi dan pembenahan infrastruktur yang dilakukan dapat mengurangi risiko genangan saat curah hujan meningkat.
"Itu yang menjadi atensi Pak Wali Kota kepada kami untuk dikerjakan semua. Yang penting warga Surabaya kemudian tidak harus menanggung beban banjir karena sungai tersebut," pungkasnya. (ADV)