"Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi, dari komisi, dan kemarin pada saat reses pun sudah banyak masukan yang kami terima melalui fraksi, juga melalui teman-teman anggota fraksi terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh DPR, bagaimana mekanismenya," jelas dia.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut," lanjut dia.

Puan meminta semua pihak bersabar karena DPR baru memasuki masa sidang. Puan mengatakan anggota DPR akan menjalankan mekanisme hak menyatakan pendapat sesuai dengan aturan.

"Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada," ujarnya.

Seusai rapat paripurna, anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Yanuar Arif membentangkan tulisan yang berpesan mengenai Gibran mundur atau dimundurkan.

Dari foto yang diterima, tulisan itu terbentang pada sebuah kertas bertulisan 'MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN'. Yanuar mengatakan poster tersebut dibawa olehnya karena dalam paripurna DPR tidak ada sesi untuk interupsi.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar usai paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yanuar menyebut pesan tulisan yang dibawanya singkat dan padat. Yanuar mengakui sebagai salah satu anggota DPR yang meneken hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Gibran.

"Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya.

Yanuar mengatakan dari PKS ada 12 orang yang menandatangani mekanisme hak menyatakan pendapat. Namun, dia belum mau memerinci siapa lagi anggota PKS lain yang juga menekan hak tersebut.