Kelompok tersebut merujuk pada pernyataan 3 Agustus dari pihak mediator, Mesir, Qatar, dan Turkiye, yang memperingatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan Israel telah merusak fase kedua dari rencana tersebut.
Hamas menyatakan bahwa menjadikan bantuan penyelamat jiwa sebagai alat tawar-menawar politik merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kemanusiaan dan hukum dalam menyediakan pasokan untuk tempat berlindung tertahan di luar Gaza, sementara keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal harus menghadapi banjir dan cuaca dingin.
"Anak-anak yang tewas terkubur pasir atau tenggelam dalam air hujan bukanlah pihak dalam negosiasi," ujar Hamas, seraya menambahkan bahwa mereka tidak boleh dijadikan sandera oleh muslihat Israel.
Kelompok pejuang tersebut mendesak dewan untuk menjelaskan kegagalan mereka sendiri dalam menangani bencana ini serta memastikan Israel mematuhi komitmen fase pertamanya. Mereka menuntut agar perbatasan dibuka untuk akses bantuan, sarana tempat berlindung, dan pasokan pemulihan tanpa syarat politik maupun keamanan apa pun.
Hamas juga menyerukan adanya jadwal dan mekanisme untuk memverifikasi pelaksanaan peta jalan tersebut, termasuk penarikan pasukan Israel serta pengaturan yang memungkinkan komite Palestina, yang ditugaskan untuk mengelola Gaza, untuk mulai bekerja. Mereka mendesak dewan untuk menerbitkan laporan yang merinci komitmen mana yang telah dipenuhi, mana yang belum, serta pihak mana yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
