Majelis kasasi MA yang dipimpin Hakim Agung Yulius membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal. Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Vonis kasasi MA tersebut memperkuat fakta persidangan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terdahulu.
Majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan setara SMA di Indonesia, melainkan hanya melampirkan dokumen Certificate of Attendance dari Singapura yang dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau surat tanda tamat belajar yang sah.
