NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pemerintah dan DPR mengintegrasi norma pelindungan anak dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk dengan menyelaraskan usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun, serta menghapus status perkawinan sebagai syarat pemilih.

"Selain pentingnya merevisi UU Pelindungan Anak dan UU SPPA yang disebut Wakil Ketua DPR RI kemarin, penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI," kata Anggota KPAI Sylvana Apituley saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Hal ini dikatakannya menanggapi peringatan Hari Anak Sedunia.

Menurut dia, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis.