Selain rapat paripurna, DPR RI juga akan menggelar rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meminta penjelasan soal Penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Komisi III DPR RI pun akan meminta penjelasan soal tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
