NADIKABAR.COM — Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan timus dan limsin telah menyelesaikan tugas merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset. Dalam prosesnya, timus dan timsin turut melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter).

"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Soedeson mengatakan timus dan timsin juga telah menyisir sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan. Hal itu, kata dia, dilakukan agar tak ada pertentangan atau perbedaan penafsiran antara satu pasal dengan pasal lainnya.