"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.

- Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

- Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau

- Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sebagai informasi, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.