Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Hinca mengatakan Komisi III DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mematangkan penyusunan RUU Penyadapan, antara lain diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, serta konsultasi publik.
Pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan, di antaranya Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.