"Kita tidak sedang membentuk 600 jabatan, tetapi menghadirkan 600 penggerak ekonomi," ucapnya.
Ia menilai penguatan peran pengurus diperlukan karena masih terdapat pengusaha daerah yang menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi, pemenuhan standar industri, serta kesempatan memasuki rantai pasok perusahaan besar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang ditemuinya ketika mengunjungi 38 provinsi selama proses pencalonan sebagai Ketua Umum BPP HIPMI.
"Pengusaha muda Indonesia tidak kekurangan gagasan atau keberanian. Tantangan utamanya adalah akses. Karena itu, HIPMI harus menjadi jembatan menuju pembiayaan, pasar, teknologi, investasi, dan kemitraan," tutur dia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, HIPMI akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, investor, perguruan tinggi, serta pengusaha senior.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka akses pengusaha daerah terhadap investasi dan pasar yang lebih luas.
Ade Jona juga mendorong pengusaha nasional mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri, hilirisasi, ketahanan pangan, energi, ekonomi digital, infrastruktur, dan berbagai program strategis pemerintah.