NADIKABAR.COM — Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jaya Ryan Haroen mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dalam mengarahkan anggaran daerah pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama peningkatan kualitas fasilitas pendidikan.
"Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kami mengapresiasi upaya untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak dan mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang penting, pembangunan seperti ini benar-benar dimanfaatkan, dirawat, dan memberi manfaat bagi siswa, orang tua serta tenaga pendidik," ujar Ryan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Menurut Ryan, revitalisasi sekolah merupakan contoh konkret investasi publik yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan bahwa SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta di Pasar Rebo telah menempati gedung hasil rehabilitasi total sejak awal tahun ajaran 2026-2027.
Kedua sekolah tersebut ditata dalam satu kompleks terintegrasi dengan nilai kontrak Rp101,3 miliar. Kompleks sekolah tersebut dilengkapi antara lain dengan ruang kelas, perpustakaan, kantin, lift, sarana olahraga, akses ramah disabilitas, dan sistem proteksi kebakaran.
Pemprov DKI menyebut penataan itu juga memungkinkan kegiatan belajar mengajar di SMPN 91 Jakarta yang sebelumnya berlangsung dalam dua sif menjadi satu sif.
Data resmi Pemprov DKI menyebut APBD murni Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Di dalamnya, anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp19,75 triliun atau 26,5 persen dari belanja daerah. Pos yang dicantumkan, di antaranya Rp126,12 miliar untuk rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
Selain pendidikan, Ryan juga menilai pembenahan jalan, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah merupakan sektor penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, mobilitas, dan kualitas lingkungan warga Jakarta.
Dalam APBD 2026, Pemprov DKI mencantumkan alokasi Rp3,64 triliun untuk pengendalian banjir dan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah. Untuk normalisasi sungai, pemprov juga menyampaikan alokasi Rp300 miliar pada 2026 guna mendukung pembebasan lahan serta penanganan Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama.
Program tersebut merupakan upaya berkelanjutan, sebagian kegiatan masih berupa pembebasan lahan dan tidak berarti seluruh normalisasi telah selesai.
Pemprov DKI juga mengumumkan perubahan pendekatan pengelolaan sampah mulai 1 Agustus 2026, dari pola "kumpul-angkut-buang" menjadi "pilah-angkut-olah", dengan penguatan pemilahan dan pengolahan sampah sejak sumbernya.
"Anggaran publik perlu dinilai dari manfaat yang dihasilkan dan bagaimana programnya menjawab kebutuhan warga. Selain fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah juga penting bagi kehidupan sehari-hari serta aktivitas ekonomi Jakarta," ucap Ryan.
Ia menyampaikan fasilitas publik yang lebih baik dapat mendukung produktivitas masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi aktivitas usaha.
Ryan mengharapkan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat terus dikembangkan, termasuk dalam mencari solusi pengelolaan sampah dan inovasi lingkungan yang layak secara ekonomi serta bertanggung jawab.
"Kami berharap penggunaan anggaran daerah terus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan keberlanjutannya dijaga," ujarnya.
