Dorongan HIPMI tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya telah menyampaikan rencana pengembangan skema Kredit Alumni Usaha Rakyat (AKUR).
Pada 13 Juli 2026, Kementerian UMKM menyatakan tengah menyiapkan AKUR dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan pinjaman KUR dan membutuhkan pembiayaan lanjutan.
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting ketika itu menjelaskan bahwa skema tersebut dipersiapkan sebagai jembatan pembiayaan bagi pengusaha yang telah mencapai batas maksimal fasilitas KUR, tetapi masih membutuhkan dukungan permodalan sebelum mengakses kredit komersial.
Dalam rancangan yang dipaparkan kementerian, pembiayaan AKUR dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi dengan jangka waktu pinjaman maksimal lima tahun.
Calon penerima juga dipersyaratkan memiliki usaha produktif dan layak, pembukuan keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), legalitas usaha yang masih berlaku, serta telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya empat tahun.