NADIKABAR.COM — Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan tata kelola investasi dan industri melalui perbaikan perizinan, sinkronisasi regulasi, serta kepastian pasokan energi guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian kebijakan, dan kerja nyata seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kementerian yang menangani sektor ekonomi.
"Mulai Januari 2027, sudah saatnya seluruh energi bangsa diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus segera menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional," ujar Ma'ruf.
Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Ketidakpastian politik berkepanjangan berpotensi menunda keputusan investasi, terutama proyek industri berskala besar yang membutuhkan pembiayaan dan perencanaan jangka panjang.
Ia menilai stabilitas ekonomi tidak boleh terlalu bergantung pada perubahan konfigurasi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi pemerintahan yang mampu memastikan keputusan investasi, pelayanan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan energi tetap berjalan.
Secara khusus, HKI berharap pemerintah menjaga soliditas dan koordinasi lintas kementerian agar berbagai persoalan yang menghambat investasi dapat diselesaikan secara cepat.
Lebih lanjut, sejumlah hambatan struktural yang masih dihadapi, antara lain proses perizinan tata ruang yang berlarut-larut, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, hingga persoalan harga dan kontinuitas pasokan listrik serta gas industri.
HKI mendorong pemerintah memperkuat mekanisme percepatan investasi lintas kementerian dengan kewenangan yang jelas, batas waktu penyelesaian, dan evaluasi berbasis hasil.
Percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta penguatan infrastruktur kawasan industri juga perlu menjadi prioritas memasuki 2027.
Selain tata kelola investasi, persoalan energi dinilai membutuhkan perhatian khusus. Industri memerlukan pasokan listrik dan gas yang andal, berkelanjutan, serta kompetitif agar produk manufaktur Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
Ia juga mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri dalam negeri, peningkatan ekspor, serta tumbuhnya usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri.
HKI menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam mempercepat investasi produktif dan pengembangan kawasan industri.
"Januari 2027 harus menjadi momentum konsolidasi ekonomi nasional. Pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu kembali bekerja dengan satu tujuan, memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Politik memiliki dinamikanya sendiri, tetapi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus terus berjalan," kata Ma'ruf.
