Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Inspektur Polisi Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang YL dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Konferensi pers ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bekerja berdasarkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang," kata Kapolda di Kupang, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi yang menyeret nama Bupati Kupang.
Komisi III DPR mulai rapat soal RUU Penyadapan
Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan dalam beberapa waktu belakangan, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegakhukum.
Permasalahan tersebut, menurut dia, merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi yang memiliki kewenangan penyadapan