NADIKABAR.COM — Berbagai peristiwa hukum kemarin (11/11) menjadi sorotan, mulai dari KPK periksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi kasus ATR/BPN hingga Kapolri perintahkan jajaran tindak tegas calo pencari kerja.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK periksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi kasus ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, keterangan HRM dibutuhkan penyidik KPK dalam mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang.

2. KPK respons temuan ICW soal pengadaan pemengaruh Rp14,7 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.

Selain itu, Budi mengatakan KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak.

3. Polda DIY bantah isu personel masuk kampus saat pengamanan unjuk rasa

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta membantah isu yang berkembang terkait adanya personel polisi yang memasuki area kampus saat melakukan pengamanan unjuk rasa di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kapolda DIY Inspektur Jenderal Polisi Langgeng Purnomo di Sleman, Rabu, membantah adanya narasi yang beredar dan menyebut personel hingga kendaraan taktis (rantis) polisi merangsek ke dalam area kampus UGM.

"Massa yang dihalau dari kawasan Malioboro memang melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM," kata Kapolda dalam keterangan tertulis.

4. Komisi III: RUU Perampasan Aset harus pastikan dana korban kembali

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus memastikan dana korban pidana kembali.

Rano dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menilai penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata.

Oleh karena itu, kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun sejak proses penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

5. Kapolri perintahkan jajaran tindak tegas calo pencari kerja

Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan kepada jajarannya untuk menindak tegas para calo yang melakukan pungutan liar kepada para pencari kerja.

"Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan," kata Suyudi dalam kegiatan peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu.

Suyudi juga meminta kepada masyarakat agar berani untuk melapor jika mendapati ada praktik percaloan di eksternal ataupun internal perusahaan.