Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan pelanggaran hukum.
"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.
Dia pun mendorong agar kasus itu diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum. Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.
Dirjen Imigrasi jelaskan tidak ada permintaan cekal Tito
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut tidak melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena tidak adanya permintaan dari aparat penegak hukum (APH).
Penyataan itu dibagikan Hendarsam melalui unggahan status aplikasi WhatApp sebagai tanggapan atas banyaknya pertanyaan awak media kepada dirinya pada Senin.
"Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH," tulis Hendarsam.
