NADIKABAR.COM — Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan demokrasi Indonesia harus terus dirawat, diperkuat, dan disesuaikan di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, polarisasi, serta perubahan geopolitik dan ekonomi global. Namun, proses tersebut tetap harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal itu disampaikan Siti Fauziah saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan HUT ke-81 MPR/DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dalam amanatnya, ia mengatakan perjalanan 81 tahun MPR dan DPR merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. MPR dan DPR telah tumbuh dan beradaptasi mengikuti dinamika masyarakat, sistem politik, dan ketatanegaraan Indonesia.
Ia mengatakan kehadiran DPD pada 2004 semakin melengkapi sistem perwakilan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, MPR, DPR, dan DPD lahir dari semangat untuk menciptakan sistem dan tata pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila.
Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan, ketiganya dinilai harus mampu menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang. Aspirasi publik juga perlu diserap dan direpresentasikan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.
