Sementara itu, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menyebut terdapat sekitar 1.400 akuntan publik yang menjadi anggota asosiasi tersebut.
Ia menilai peningkatan kompetensi profesional diperlukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.
"Dan, ini merupakan bentuk kontribusi dari akuntan publik di Indonesia untuk mendukung penguatan tata kelola terkait dengan keuangan syariah ini di Indonesia," kata Tarkosunaryo.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026, tumbuh 10,16 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.
Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun dengan pertumbuhan 12,05 persen secara tahunan, sebagaimana dipaparkan OJK dalam hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Oktober 2026.
Penguatan kompetensi tersebut juga berkaitan dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bank umum syariah dan unit usaha syariah melaksanakan kaji ulang ekstern atas tata kelola syariah oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.
Kaji ulang tersebut wajib dilakukan paling sedikit sekali dalam tiga tahun, dengan periode pertama berlangsung sejak Juli 2024 hingga Juni 2027.
