"Usaha boleh berkembang, mimpi boleh besar, tetapi keluarga juga harus tetap diperhatikan. Pada akhirnya, keberhasilan usaha harus berjalan seiring dengan kualitas kehidupan keluarga. Kita membutuhkan keseimbangan," ungkapnya.
Kelima, penguatan literasi keuangan dan tata kelola usaha. Ibas menekankan pentingnya pembukuan, pencatatan arus kas, pengelolaan pendapatan, pengawasan, dan transparansi keuangan.
Menurutnya, pengusaha harus memiliki sistem pengelolaan yang baik agar usahanya dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak mudah tergiur keuntungan instan, praktik bisnis yang merugikan masyarakat, judi online, maupun pinjaman online yang berisiko menjerat usaha dalam persoalan utang.
"Jangan terburu-buru melakukan ekspansi. Buktikan terlebih dahulu bahwa usaha kita berjalan dengan baik, memiliki sistem yang sehat, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Let's prove before we expand. Tidak ada jalan pintas untuk membangun usaha yang besar dan kuat," pesannya.
Dorong Kebijakan Pro-Bisnis dan Berpihak ke Rakyat
Pada kegiatan ini, Ibas menegaskan komitmen Fraksi Partai Demokrat untuk terus mengawal kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, termasuk penguatan UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, dan kewirausahaan perempuan.
Ia juga menekankan pentingnya pembahasan berbagai regulasi strategis, termasuk Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan kebijakan APBN, serta penguatan landasan hukum yang mendukung iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkeadilan.
Ia pun menyoroti pentingnya tata kelola yang baik (good corporate governance), termasuk dalam sektor pasar modal, agar kepercayaan investor dan pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia semakin kuat.
Di sisi lain, ia mengingatkan kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan dan karakteristik masing-masing pelaku usaha. Negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan perlindungan sosial. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tumbuh.
"Kita ingin negara memiliki kemampuan fiskal yang kuat untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Tetapi di saat yang sama, negara juga harus ramah terhadap dunia usaha. Prinsipnya adalah pro-bisnis, pro-lapangan pekerjaan, dan pro-perlindungan sosial," jelasnya.
Dialog dengan Pengusaha: dari Ekspor hingga Ekonomi Kreatif
Dalam sesi dialog, Ibas mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan pengalaman pengusaha perempuan dari beragam sektor, mulai dari perdagangan dan ekspor, produk olahan, pet shop, layanan kesehatan, produk perawatan tubuh, perdagangan digital, hingga pengembangan produk madu.
Menanggapi aspirasi mengenai peluang ekspor, Ibas mendorong pengusaha perempuan untuk berpikir tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga global.
Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk bernilai tambah dan memperluas pasar melalui kerja sama perdagangan internasional, kemitraan strategis, serta berbagai perjanjian kerja sama ekonomi.
Ibas juga mengapresiasi munculnya sektor-sektor usaha baru, termasuk pet shop dan produk turunannya, yang menurutnya menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi dapat membuka peluang ekonomi yang sebelumnya belum banyak diperhatikan.
Sementara terkait usaha di bidang kesehatan dan produk perawatan tubuh, Ibas menekankan pentingnya kualitas, keamanan produk, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penyampaian informasi yang jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen.
Ibas turut memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha berbasis potensi lokal, termasuk produk madu. Menurutnya, pengembangan klaster usaha berbasis sumber daya alam harus dilakukan secara produktif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Ia juga mendorong kolaborasi antara pengusaha, pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia industri melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta program magang agar semakin banyak tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha
Diskusi tersebut juga mendapat tanggapan dari sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dina Lorenza menyoroti pentingnya dukungan permodalan bagi pengusaha perempuan, khususnya melalui pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau agar tidak menggerus keuntungan usaha.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Nurwayah menjelaskan skema KUR yang terdiri atas KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, termasuk ketentuan bunga dan agunan pada masing-masing kategori.