NADIKABAR.COM — Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) yang merupakan Lembaga Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan BPJS Kesehatan agar tidak membedakan layanan antara pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan pasien umum di rumah sakit.
“Presiden juga menegaskan agar antrean panjang pasien BPJS Kesehatan tidak lagi terjadi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Direktur Eksekutif IBSW Nova Andika di Jakarta, Rabu.
Dia menilai ketegasan Presiden Prabowo menjadi momentum penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi.
Selama ini, kata dia, pihaknya kerap menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya dugaan perbedaan perlakuan terhadap pasien BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit.
“Ini merupakan langkah penting dalam memastikan negara hadir memberikan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Nova.
Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026.
