NADIKABAR.COM — Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam penindakan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketua ICMI Arif Satria mendukung langkah tegas Kapolri kepada para tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri.

"Terkait peristiwa penyadapan yang menjadi perhatian publik, ICMI menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, objektif, dan adil tanpa pandang bulu," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2026).

Arif berharap penanganannya dilakukan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum. ICMI juga mengimbau umat Islam, khususnya keluarga besar ICMI di seluruh Indonesia, agar tetap tenang, menjaga suasana kondusif, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun provokasi yang dapat memperkeruh keadaan.

"Kami mengajak seluruh keluarga besar ICMI dan umat Islam untuk menjadi bagian dari solusi, menjaga kesejukan di tengah masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama," tegasnya.

Arif juga mengajak masyarakat memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai institusi negara yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga keselamatan bangsa dan keutuhan negara, sesuai konstitusi dan peraturan perundang undangan.

"Marilah kita menjaga Indonesia dengan ketenangan, kejernihan berpikir, semangat persaudaraan, dan tanggung jawab kebangsaan. Dengan persatuan dan ikhtiar bersama, berbagai tantangan dapat kita hadapi demi masa depan Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Arif menyampaikan bahwa menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Setiap persoalan, menruutnya, perlu disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan melalui dialog, mekanisme konstitusional, serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

"Persatuan dan keselamatan bangsa harus menjadi prioritas kita bersama. Perbedaan pandangan hendaknya disikapi dengan kedewasaan dan semangat kebangsaan. Kita perlu menjaga Indonesia agar tetap rukun, damai, dan kokoh," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membeberkan bahwa para tersangka terindikasi menyusup ke perangkat komunikasi orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.