Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman mengatakan pihaknya telah memulai proses pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025. Selama itu, pihaknya telah menggelar 87 rapat audiensi dengan sejumlah pihak lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
"Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya," kata Habib usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11).
Sementara, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya mengatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui partisipasi publik. Dia memastikan tak ada kekeliruan dalam proses formil.
"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," katanya.