NADIKABAR.COM β Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong edukasi penggunaan antibiotik melalui media sosial, tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan, hingga kurikulum sekolah untuk mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter.
"Untuk mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter, pendekatan edukasi tidak bisa lagi bersifat satu arah atau sekadar larangan normatif,β tulis Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), dalam wawancara tertulis kepada NadiKabar pada Selasa.
PB IDI menilai edukasi perlu menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku (behavior change communication) yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyampaian informasi juga perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat memahami fungsi dan risiko penggunaan antibiotik.
βEdukasi publik harus masuk melalui saluran yang dekat dengan keseharian masyarakat, media sosial, tokoh komunitas/agama, puskesmas, posyandu, dan integrasi kurikulum sekolah dasar/menengah,β kata Restuti.
Dia mengatakan salah satu pesan penting yang perlu dipahami masyarakat adalah antibiotik hanya bekerja untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus.
PB IDI menyebut flu, batuk-pilek, radang tenggorokan ringan, serta sebagian besar kasus diare akut umumnya disebabkan oleh virus. Penyakit tersebut tidak memerlukan antibiotik dan dapat ditangani melalui terapi suportif sesuai gejala.
PB IDI juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter, menggunakan sisa obat dari pengobatan sebelumnya, atau membagikan antibiotik kepada anggota keluarga meskipun memiliki gejala serupa.
βResistensi antimikroba bukanlah masalah medis di ruang rawat rumah sakit semata, melainkan merupakan ancaman nyata bagi ketahanan kesehatan keluarga dan masa depan generasi kita,β ujar Restuti.
PB IDI menilai edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi antibiotik. Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi diperlukan untuk memastikan antibiotik diserahkan sesuai ketentuan.