"Peserta didik tentunya ada yang lebih aktif, rasa ingin tahunya lebih besar, dan ketika guru dituntut menjaga semuanya yang berkisar 16-17 anak, tentunya kesulitan. Padahal, ketika ada anak yang terjatuh yang disalahkan tentu guru dan orang tua yang tidak menerima bisa menuntut karena kelalaian," ujarnya.
Untuk itulah, kata dia, IGTKI mengusulkan rombel dengan ketentuan 2:15. Sehingga harapannya anak didik tertangani dengan lebih baik dan maksimal.
Ia mengungkapkan aspirasi tersebut mewakili kepentingan nasional, sehingga pelaksanaannya di sekolah bisa saja disesuaikan kebijakan sekolah karena ada pula permasalahan yang dihadapi guru bersertifikasi karena bermasalah dengan jumlah murid belum sesuai ketentuan. Aspirasi lain yang disampaikan, yakni pemerataan inpassing hingga pengangkatan guru TK menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selain itu, kata dia, IGTKI juga menyampaikan harapannya agar pemerintah memperhatikan penempatan guru yang telah diangkat sebagai PPPK maupun PNS agar dapat tetap bertugas di sekolah asal.
Pada kesempatan tersebut, dia juga mengingatkan para guru untuk bergabung dengan organisasi karena sesuai aturan yang ada, semua guru harus memiliki organisasi sesuai keahliannya.