Ia menegaskan pencabutan keanggotaan baru dilakukan setelah terdapat keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga proses penentuan pelanggaran tetap mengedepankan kepastian hukum.
Purnomo mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan DPP IKAL Lemhannas sebagai bagian dari upaya menjaga integritas organisasi dan memastikan seluruh anggota menaati ketentuan yang berlaku.
Menurut ia, IKAL juga telah memiliki perangkat organisasi berupa kode etik dan majelis etik untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
"Jadi, tinggal di dalam pengambilan keputusan kita itu ya berdasarkan kode etik ini kita harus betul-betul akurat, siapa yang melanggar etik dan siapa yang harus kita cabut keanggotaannya," ujarnya.
