NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, memiliki komitmen tinggi dalam menanggulangi potensi bencana alam, salah satunya bencana banjir yang berulang kali mendera wilayah yang diapit sejumlah sungai besar itu.

Sungai-sungai yang melintasi Kota Demak, saat musim penghujan memiliki debit air yang cukup besar dan sebagian besar menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Seiring efisiensi anggaran dari pemerintah, ternyata sepanjang 2026 belum tersedia anggaran yang memadai dari pusat untuk melakukan normalisasi sejumlah sungai yang melintasi Kota Demak.

Terlebih, sejumlah sungai dan saluran air di Demak menghadapi persoalan sedimentasi atau pendangkalan yang berpotensi menghambat aliran air menuju muara. Kondisi tersebut diperparah dengan kapasitas drainase yang belum optimal serta pemanfaatan ruang sungai oleh masyarakat yang berpotensi mengganggu fungsi aliran air.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak Naning Prih Hatiningrum membenarkan bahwa sejumlah sungai besar yang melintasi Kota Demak memang sebagian besar menjadi kewenangan BBWS.

Hanya saja, pemerintah pusat belum juga menganggarkan, sedangkan potensi genangan dan ancaman banjir sewaktu-waktu juga mengintai kawasan perkotaan dan kawasan lain yang selama ini berlangganan banjir.

Kawasan itu, di antaranya Alun-alun Demak dan sekitarnya yang pernah mengalami banjir saat curah hujan tinggi, diperparah dengan luapan saluran yang tidak tertampung secara maksimal di sejumlah saluran yang seharusnya terkoneksi dengan sungai besar.

Hanya saja, permasalahan juga muncul karena aliran sungai besar juga mengalami sedimentasi. Demikian halnya saluran-saluran pendukung juga menghadapi permasalahan serupa.

Meskipun bukan kewenangan daerah untuk menormalisasi, tetapi Pemkab Demak di bawah kepemimpinan Bupati dr Hj Eisti'anah, S.E. dan Wakilnya Muhammad Badruddin, MPd menunjukkan komitmen kepeduliannya untuk mengatasi permasalahan banjir dengan bertindak proaktif.

Pemkab Demak menganggarkan Rp40,5 miliar untuk mendukung normalisasi sungai, rehabilitasi saluran, hingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Anggaran sebesar itu, berasal dari APBD 2026 murni dan APBD Perubahan 2026.

Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah, terutama saat memasuki musim hujan.

Pemkab Demak, ungkap Naning, bertindak proaktif dan tidak mungkin hanya menunggu anggaran pemerintah pusat turun. Karena yang merasakan dampaknya juga masyarakat Demak sendiri. Ketika memang belum ada penanganan, maka pemerintah daerah harus melakukan mitigasi sendiri untuk melindungi warga.

Naning menjelaskan, persoalan banjir di Demak tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kondisi sungai dan saluran yang mengalami pendangkalan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan aliran air dalam menampung dan mengalirkan debit air menuju laut.