NADIKABAR.COM — KPK menjadi salah satu yang ikut disadap oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Meski ikut menjadi korban penyadapan, KPK meyakini hal tersebut tidak ada kaitannya dengan isu-isu kebocoran kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan.

"Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," ungkap Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

"Dan sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," lanjutnya.

Taufik meyakini penyadapan terhadap KPK tidak ada kaitannya dengan dugaan kebocoran saat kegiatan OTT. Dia memastikan segala informasi menyangkut kegiatan KPK hanya ada di ranah KPK alias tak diketahui pihak lain.

"Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK," jelasnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Ia mengungkap Sigit berperan sebagai end user penyadapan.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Suyudi mengatakan Jenderal Sigit berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Dalam paparannya, Suyudi mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, serta tokoh politik.

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan yang dilakukan Sigit dkk juga melakukan penyadapan terhadap gubernur, KPK, hingga internal Polri sendiri.

"Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," imbuhnya.