Rangkaian sikap tersebut memperlihatkan perhatian terhadap persoalan industri tidak hanya dari sisi wacana makro, tetapi juga melalui peninjauan langsung terhadap hambatan produksi dan kebutuhan penguatan daya saing. Selanjutnya, pada 16 September 2026, dalam kegiatan sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi UMKM bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Cianjur, Ilham menekankan bahwa UMKM harus mampu berkembang dan naik kelas.
Ia memandang peningkatan kapasitas UMKM tidak cukup hanya melalui pertumbuhan jumlah usaha, tetapi perlu diikuti peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar, dan kemampuan menghadapi persaingan pasar. Pandangan ini relevan karena standardisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta membuka peluang UMKM masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
Pada 29 Agustus 2026, ia juga menyoroti kesulitan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses pembiayaan. Melalui Panja Akses Permodalan dan Pembiayaan UMKM serta Ekonomi Kreatif, Komisi VII berupaya mengidentifikasi hambatan struktural yang membuat pelaku usaha kesulitan memperoleh modal. Ilham turut menekankan bahwa akses pembiayaan harus disertai literasi keuangan, pendampingan manajemen, dan peningkatan kemampuan usaha agar UMKM lebih bankable.