Pemerintah Turki menyatakan ingin agar pembahasan tahun ini berfokus pada target baru terkait elektrifikasi mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil ke listrikserta mengurangi tingkat limbah.
Namun, pembahasan ini kemungkinan besar akan memecah belah negara-negara.
Draf awal posisi Uni Eropa yang dilihat oleh BBC menegaskan, mereka hanya akan menyetujui target elektrifikasi jika target tersebut tidak memperbolehkan negara-negara mencapai sasaran dengan menggunakan gas.
"Penting agar kemajuan dalam elektrifikasi didukung oleh sumber energi bersih," demikian tertulis dalam memo kepada para anggotanya.
Namun, negara-negara seperti Arab Saudi dan Rusia sebelumnya telah mendorong penggunaan gas sebagai alternatif bahan bakar fosil yang "lebih bersih" daripada batu bara.
Negosiasi COP sebelumnya mengalami kesulitan mencapai kesepakatan mengenai penghapusan bertahap bahan bakar fosil (Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images)
Celeste Saulo dari WMO mengaku tak dapat memberikan penjelasan mengapa negara-negara sebelumnya belum mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu.
Namun ia menambahkan, "Yang saya lihat adalah dampak dari kurangnya konsensus ini, yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa ekstrem yang semakin sering."
BBC memahami bahwa pemerintah Inggris enggan menetapkan target baru pada COP31. Fokus seharusnya ditujukan pada pencapaian kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada.
Namun, pada Senin (09/11), dilaporkan target kendaraan listrik (EV) pemerintah UK diperkirakan akan diturunkan langkah yang menurut kelompok-kelompok keberlanjutan berisiko mengancam tujuan iklim jangka panjang negara tersebut.
Selain itu, pada September lalu, pemerintah dikritik para anggota parlemen di Komite Pembangunan Internasional karena memangkas anggaran bantuannya, sehingga tidak dapat memenuhi komitmen pendanaan iklim sebelumnya.
Negara-negara kaya telah sepakat dalam pertemuan COP sebelumnya untuk melipatgandakan jumlah dana yang dialokasikan bagi negara-negara berkembang guna membantu mereka beradaptasi terhadap perubahan iklim. Setidaknya $85 miliar (Rp1530 triliun) pada 2035.
Data terbaru tahun 2024 menunjukkan, nilainya sudah sekitar sepertiga dari angka tersebut. Namun pekan ini PBB menyatakan kerusakan akibat perubahan iklim saat bersifat "signifikan" dan dana yang dibutuhkan mungkin jauh lebih besar.
Namun, banyak negara telah mengalihkan anggaran bantuan ke belanja pertahanan dan bantuan keuangan jangka pendek bagi rumah tangga seiring melonjaknya harga gas dan minyak pascaperang Iran-AS.
Pemerintah juga diperkirakan akan memanfaatkan forum ini untuk membahas kebijakan AI global, termasuk meningkatnya permintaan akan sumber daya energi dan air dari pusat data yang mendukung penerapan teknologi tersebut.
Kami menggunakan AI untuk membantu menerjemahkan artikel ini, yang awalnya ditulis dalam bahasa Inggris. Jurnalis BBC memeriksa terjemahan tersebut sebelum diterbitkan. Selengkapnya tentang bagaimana kami menggunakan AI.
