Selain itu, mereka diketahui tidak memiliki keahlian maupun pelatihan khusus untuk melakukan pemasangan mesin produksi sebagaimana dipersyaratkan. Sementara itu, satu orang berinisial ZH (38) bertugas melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pekerjaan para WN China lainnya.
Di sisi lain, pihak perusahaan diduga sengaja menghindari prosedur perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena tidak memiliki perencanaan terkait batasan jumlah maupun jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana mekanisme RPTKA. Ketiadaan batasan jumlah dan durasi kerja TKA tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan penyerapan tenaga kerja lokal dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan izin tinggal. Hal itu, kata dia, merugikan ketertiban umum maupun iklim ketenagakerjaan lokal.