NADIKABAR.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat mencatat penerbitan dokumen keimigrasian hingga 19 November 2026 mencapai 5.434 dokumen yang terdiri dari 3.873 paspor dan 1.561 izin tinggal.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Jumat, mengatakan paspor diterbitkan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, sedangkan izin tinggal diberikan kepada warga negara asing (WNA).

Penerbitan izin tinggal untuk WNA yang masuk ke wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya terdiri atas izin tinggal kunjungan 1.242 dokumen, izin tinggal terbatas 303 dokumen, serta izin tinggal tetap 16 dokumen.

"Dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh dua satuan kerja di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sebanyak 5.434 dokumen," ujarnya.

Dia menyebut bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas penerbitan 5.434 dokumen keimigrasian hingga 19 November 2026 di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya mencapai Rp5,604 miliar.

Penerimaan itu berasal dari Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Manokwari, Papua Barat, dengan realisasi PNBP Rp2,029 miliar, dan Kanim Imigrasi Kelas II TPI Sorong, Papua Barat Daya, sebanyak Rp3,574.

"Realisasi PNBP Kanim Sorong sekitar 71,46 persen dari target Rp5,003 miliar dan Kanim Manokwari 85,21 persen dari Rp2,029 miliar," ujar Asrul.

Saat ini, kata dia, pihaknya terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi hukum keimigrasian bagi masyarakat umum, pelajar, serta insan akademik di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Hal tersebut bertujuan mencegah potensi pelanggaran dalam memperoleh paspor serta kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

"Banyak modus TPPO, misalnya penipuan berkedok beasiswa, magang internasional, dan tawaran kerja di luar negeri yang tidak sesuai prosedur," katanya.

Sebelumnya, kata Asrul, pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Papua Barat guna mengoptimalkan pengawasan terhadap dokumen perjalanan jamaah ke luar negeri.

Pertukaran informasi jamaah calon haji dan umrah merupakan hal penting dalam mendukung pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta pengawasan keberangkatan hingga kepulangan jamaah ke Tanah Air.

"Keberhasilan mencegah pelanggaran hukum keimigrasian membutuhkan peran kolaboratif yang melibatkan lintas instansi," ucap Asrul.