NADIKABAR.COM — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyiapkan penguatan regulasi keimigrasian untuk menghadapi dinamika global, terutama potensi perpindahan penduduk dari negara-negara yang mengalami konflik ke negara lain, termasuk Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan instrumen keimigrasian dalam menghadapi situasi global yang semakin rentan.

"Imigrasi harus tambah kita perkuat. Bagaimana saat ini situasi global sangat-sangat rentan. Banyak terjadi perang dan kita harus antisipasi hal tersebut," kata Hendarsam di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan konflik di sejumlah negara dapat mendorong masyarakat meninggalkan negara asalnya untuk mencari tempat yang lebih aman, sehingga Indonesia perlu mempersiapkan berbagai instrumen untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

"Karena sebagaimana kita ketahui, banyak negara-negara konflik ketika masyarakat negara konflik tersebut, negaranya sedang berkonflik, masyarakatnya akan eksodus. Lari, salah satunya mungkin Indonesia maka kita harus perkuat hal tersebut," ujar dia.

Hendarsam mengatakan penguatan regulasi keimigrasian akan dibahas melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) dan uji publik terhadap rancangan undang-undang keimigrasian.

Ia menyebut terdapat sejumlah instrumen yang perlu diperkuat untuk meningkatkan kesiapan Imigrasi menghadapi perkembangan situasi internasional, termasuk dinamika pergerakan orang lintas negara.

Menurut dia, penguatan regulasi menjadi penting untuk memastikan fungsi keimigrasian dapat berjalan optimal dalam menghadapi berbagai tantangan, baik terkait pelayanan masyarakat, pengawasan orang asing, maupun kondisi global yang berpotensi memengaruhi mobilitas penduduk.

Melalui pembahasan dan uji publik tersebut, Imigrasi berharap dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak untuk memperkuat ketentuan keimigrasian sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi saat ini.