Dalam dialog COP31, Saraya menyampaikan perkiraan waktu pengembangan proyek di Indonesia mencapai 7,5 bulan, dibandingkan dengan tiga bulan di Vietnam.

Menurut Indef, percepatan investasi PLTS juga memerlukan kepastian kebijakan, pembiayaan terjangkau, serta penyesuaian kontrak kelistrikan agar pengurangan pasokan pembangkit batu bara tidak menimbulkan beban biaya yang sama bagi PLN.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memulai Program PLTS 100 GWp pada 25 Agustus 2026, dengan tahap awal berupa peluncuran 14 proyek berkapasitas total sekitar 5,3 GWp di enam provinsi.

Kementerian ESDM pada September 2026 juga mencatat sekitar 25 produsen modul surya di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 4,8 GW per tahun, yang berpotensi mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Lebih lanjut, Indef menekankan pentingnya pembiayaan serta perlindungan bagi pekerja dan masyarakat yang bergantung pada industri energi fosil agar pengembangan energi bersih turut menghasilkan manfaat ekonomi yang inklusif.