“Dukungan internasional diharapkan selaras dengan mekanisme pembiayaan nasional yang akuntabel,” ujar dia.
Ketiga, penguatan pertukaran pengetahuan melalui International Tropical Peatland Center dan World Mangrove Center, termasuk rencana sesi teknis pada 2027.
Wamenhut mengatakan, Indonesia mengelola sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis dan 3,4 juta hektare mangrove.
Dalam kerja sama perdagangan kayu berkelanjutan, Indonesia juga mendorong pengakuan terhadap sistem kredibel seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
“Kerja sama yang praktis, dengan kepemilikan nasional sebagai landasan, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi hutan, masyarakat, dan iklim,” ujar Wamenhut.
