NADIKABAR.COM — Pemerintah membidik perluasan akses pasar digital di kawasan ASEAN untuk meningkatkan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Kesepakatan ekonomi digital yang telah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN itu diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau konsumen di kawasan yang memiliki populasi sekitar 693 juta jiwa.
"ASEAN DEFA diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 446 miliar dolar AS pada 2035.
Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital dan peningkatan transaksi lintas negara.
Salah satu manfaat utama kesepakatan tersebut adalah peningkatan efisiensi perdagangan lintas negara melalui digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window.
Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Dengan prosedur perdagangan yang lebih sederhana, UMKM Indonesia berpeluang lebih mudah terhubung dengan rantai pasok regional serta memasarkan produknya ke konsumen di negara-negara ASEAN.
DEFA juga membuka peluang penguatan konektivitas pembayaran digital antarnegara, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN.
"Peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat partisipasi UMKM dalam ekonomi digital kawasan," ujar Menko Airlangga.
Kondisi tersebut diharapkan memperluas jangkauan pasar UMKM dan merchant lokal, sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi digital di kawasan.
Untuk memaksimalkan manfaat kesepakatan, pemerintah juga mendorong pengembangan sumber daya manusia digital melalui peningkatan keterampilan (upskilling dan reskilling), serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara ASEAN.
Airlangga menerangkan penguatan kapasitas teknologi, khususnya di bidang kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan, turut menjadi bagian dari peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri digital nasional.
Di sisi lain, implementasi DEFA juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen melalui penguatan standar pelindungan data serta kerja sama pencegahan penipuan daring.
Adapun pasca-penandatanganan kesepakatan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"Langkah tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional agar berbagai komitmen dalam perjanjian dapat dilaksanakan secara efektif," kata Airlangga.
