NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Belanda resmi menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama bilateral di bidang pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular untuk periode 2026–2030 di sela Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Sekretariat Delegasi Indonesia, Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11).

Pihak Indonesia diwakili Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, sedangkan pemerintah Belanda diwakili oleh Utusan Khusus Perubahan Iklim Jan Versteeg.

“ Kerja sama ini ditujukan untuk mempercepat peralihan Indonesia menuju ekonomi sirkular dan memperkuat kontribusi pengelolaan sampah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca nasional,” kata Jumhur, dalam keterangan resmi terkait penandatanganan kerja sama, Sabtu (21/11).

Kerja sama itu memperkuat upaya yang sudah berjalan di dalam negeri dimana saat ini KLH terus mendorong pengurangan pencemaran plastik, pengelolaan sampah terpadu melalui pemanfaatan gas metana dari TPA, peningkatan kapasitas untuk pemerintah daerah terkait pembiayaan kewajiban pengurangan sampah oleh produsen, pengembangan lapangan kerja hijau melalui penciptaan peluang kerja berkelanjutan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sektor lingkungan, serta dukungan pengetahuan dan pertukaran praktik terbaik terkait pembiayan ekonomi sirkuler.

“Kemitraan dengan Belanda, salah satu negara rujukan dunia dalam ekonomi sirkular, diharapkan mempercepat langkah tersebut lewat pertukaran teknologi, peningkatan kapasitas, investasi dan pilot project di sejumlah kota di Indonesia,” kata Jumhur.

Menteri Jumhur menegaskan kesepakatan itu menjadi motor penggerak untuk merombak pola pengelolaan sampah nasional. Ke depan, pengelolaan sampah akan berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya.

“Penanganan tantangan persampahan membutuhkan peralihan menuju ekonomi sirkular. Kita perlu mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi timbulan sampah, memperkuat sistem daur ulang, serta membangun pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,” tegas Menteri Jumhur.

Menurutnya, tata kelola sampah memegang peran penting dalam peta jalan pengendalian iklim global. Penanganan sampah yang terintegrasi memberi kontribusi langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pencapaian target komitmen iklim nasional.

Kerja sama Indonesia–Belanda periode 2026–2030 bertumpu pada tiga pilar utama, yakni akselerasi transisi ekonomi sirkular, melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan

timbulan sampah, integrasi tata kelola sampah dalam strategi penurunan emisi gas rumah kaca, agar sektor persampahan menjadi bagian nyata dari aksi iklim nasional, dan program yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan, sehingga kerja sama langsung terasa manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.

Menteri Jumhur menekankan bahwa MoU ini bukan sekadar seremoni penandatanganan, melainkan juga wujud kolaborasi yang harus segera dijalankan melalui program kerja yang aplikatif di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, KLH dan mitra Belanda akan melakukan penyusunan rencana aksi dan implementasi serta penetapan lokus untuk daerah percontohan.

“Penandatanganan ini juga memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi iklim di COP31. Selain menyuarakan komitmen, Indonesia datang membawa kemitraan yang siap dijalankan. Bagi KLH, ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang baik adalah kunci untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus bagian dari solusi nyata krisis iklim,” kata Jumhur.