NADIKABAR.COM — Sejarah politik dunia mencatat lahir dan bubarnya berbagai negara, tetapi tidak semua wilayah yang memproklamasikan kemerdekaan berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Sebagian diterima sebagai negara berdaulat, sementara lainnya masih berjuang mendapatkan legitimasi dari komunitas internasional.
Somaliland di Tanduk Afrika merupakan salah satu contoh paling aktual. Sejak memerdekakan diri secara sepihak dari Somalia pada 1991, wilayah tersebut menjalankan pemerintahan sendiri, tetapi belum memperoleh pengakuan diplomatik dari negara-negara anggota PBB.
Sejumlah negara memang menjalin hubungan terbatas dengan Somaliland melalui kantor perwakilan, konsulat, atau kantor dagang, tetapi mereka enggan melangkah lebih jauh.
Situasi berubah pada 26 Desember 2025 ketika Israel menjadi negara anggota PBB pertama yang secara resmi mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Enam bulan kemudian, Somaliland membuka kedutaan besarnya di Yerusalem.
Pengakuan Israel tersebut memicu penolakan Somalia dan kecaman dari sejumlah negara. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Somalia, seraya menyebut langkah Israel sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB.
Sikap Jakarta ini menarik ditelusuri karena Indonesia pernah menghadapi persoalan serupa di berbagai belahan dunia dengan respons yang tidak selalu sama.
Posisi Indonesia terhadap Somaliland dapat dibaca dari sedikitnya tiga pertimbangan: hubungan diplomatik dengan Somalia, sikap terhadap kebijakan Israel, serta amanat konstitusi untuk mendukung tatanan internasional yang menghormati kedaulatan negara.
Namun, Somaliland bukan satu-satunya wilayah yang dapat menjadi cermin untuk membaca sikap Indonesia terhadap entitas yang memisahkan diri dari negara induknya. Sejumlah kasus lain memperlihatkan kompleksitas persoalan dan pendekatan diplomatik yang berbeda.
Menelusuri preseden tersebut penting untuk memahami kemungkinan sikap Indonesia ketika menghadapi persoalan serupa di masa mendatang.