NADIKABAR.COM — Dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11), Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyuarakan desakan kuat agar dunia mengevaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim.

Di hadapan delegasi negara-negara anggota UNFCCC, Diaz menyoroti realitas bahwa laju aksi iklim global hingga kini masih berjalan timpang. Dunia hendaknya mengevaluasi ketimpangan akses pendanaan iklim, serta tidak melulu membebani negara berkembang pada aspek mitigasi semata.

Menurutnya, di saat emisi global terus merangkak naik, akses terhadap pembiayaan iklim dan dukungan teknis bagi negara berkembang justru masih terhambat berbagai kendala struktural.

“Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” tegas Diaz dalam peluncuran tersebut, sebagaimana dikutip dari siaran resmi pada Sabtu (21/11).

Sebagai mekanisme evaluasi kolektif lima tahunan yang diamanatkan Perjanjian Paris (Paris Agreement), Global Stocktake memegang peran krusial dalam mengukur sejauh mana dunia berada di jalur yang tepat untuk menahan laju kenaikan suhu bumi.

Berkaca dari pengalaman Indonesia saat mengintegrasikan hasil GST pertama (GST-1) ke dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), Diaz mengkritisi kecenderungan global yang terlalu berat sebelah pada tuntutan pengurangan emisi, dan tidak diimbangi komitmen pendanaan yang setara.

“Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkap Diaz.

Oleh karena itu, Indonesia menekankan bahwa proses GST-2 harus menjadi momentum koreksi untuk menghadirkan keseimbangan sejati antara mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas.

Seluruh instrumen tersebut wajib berlandaskan pada prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kapabilitas masing-masing negara atau yang disebut Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/ CBDR-RC.

“Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” jelas Diaz.

Ia melanjutkan, peluncuran GST-2 ini menjadi pijakan awal bagi komunitas internasional untuk memetakan kesenjangan aksi iklim secara komprehensif.

“Bagi Indonesia, keberhasilan GST-2 tidak diukur dari seberapa tinggi target yang tertulis di atas kertas, melainkan dari seberapa nyata arus pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas mengalir untuk menopang aksi iklim berkelanjutan di negara-negara berkembang,” katanya.