NADIKABAR.COM β Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut tropis secara terpadu melalui pendekatan bentang alam yang menghubungkan perlindungan ekosistem, pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatland Centre (ITPC) Agus Justianto dalam sambutannya pada sesi diskusi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, TΓΌrkiye, menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara untuk memperkuat pengelolaan gambut tropis.
Menurut dia, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa, pengalaman pemerintah, peneliti, masyarakat, dan dunia usaha perlu dihimpun menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai kondisi ekologis dan sosial setiap lanskap.
"Melalui ITPC, kita dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan. Kerja sama perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola hingga penyediaan informasi yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan,β ujar Agus.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Prof Satyawan Pudyatmoko menegaskan perlindungan gambut merupakan agenda strategis nasional sekaligus tanggung jawab global.
Gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare yang membutuhkan pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan.
βGambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,β ujar dia dalam kegiatan yang diselenggarakan International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia itu.
Menurut dia, pengelolaan gambut harus mengikuti batas-batas ekologis, bukan semata batas administrasi atau konsesi, dengan memperkuat koordinasi pusat dan daerah, keselarasan data dan kebijakan, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
βKetika muka air tanah turun terlalu rendah, gambut mengering, melepaskan emisi karbon, dan menjadi mudah terbakar. Ilmu pengetahuan membimbing kita, regulasi memberikan arah, tetapi kondisi air menunjukkan keadaan yang sebenarnya,β ujar Satyawan.
Ia menekankan pentingnya pemantauan muka air tanah, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, serta pengembangan paludikultur seperti sagu, jelutung, purun, dan kopi liberika sebagai bagian dari pengelolaan gambut berkelanjutan.
Pada kesempatan itu dia menyatakan melalui forum COP31, Indonesia mendorong penguatan peran ITPC sebagai wadah kerja sama pengetahuan dan pengembangan solusi praktis bagi pengelolaan gambut tropis.
"Tidak ada negara yang dapat melindungi gambut sendirian. Kita saling membutuhkan. Mari menjaga gambut tetap basah, menjaga bumi tetap sejuk, dan mengubah komitmen menjadi pelaksanaan nyata,β katanya.
Sementara itu, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan Krisdianto memaparkan pengelolaan kawasan gambut dalam kegiatan usaha kehutanan.
Sekitar 80 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi pada bentang lahan gambut seluas kurang lebih tujuh juta hektare.
"Pengembangan sistem pengelolaan tata air menjadi bagian penting dari upaya menjaga kondisi gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran," katanya dalam dialog bertema "Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action" itu .
Ia menekankan perlunya perubahan paradigma dari pemanfaatan hasil hutan semata menuju pendekatan yang juga mengintegrasikan restorasi ekosistem dan konservasi.