NADIKABAR.COM — Indonesia mendukung UNESCO80 Roadmap yang mencakup tiga pilar reformasi kelembagaan yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan kelembagaan, peninjauan pelaksanaan mandat, dan penyesuaian struktur organisasi, yang sejalan dengan agenda reformasi UN80 di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sasi Hemawardani, menyatakan Indonesia menyambut baik kemajuan implementasi UNESCO80 Roadmap dan mendukung rancangan keputusan yang diajukan.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi, keterlibatan negara anggota, dan pelaporan kemajuan berkala.
“Negara anggota perlu mengetahui perubahan yang dilakukan, risiko yang dihadapi, serta manfaat yang dihasilkan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat kepercayaan terhadap reformasi,” kata Sasi dikutip dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat.
Pilar pertama yakni peningkatan efisiensi dan perbaikan kelembagaan, mencakup koordinasi, percepatan transformasi digital, peningkatan akuntabilitas, serta penyusunan kerangka perencanaan sumber daya manusia untuk program dan anggaran UNESCO periode 2028-2029.
Indonesia memberikan perhatian khusus pada kebijakan kepegawaian yang memperkuat keterwakilan geografis, menjamin rekrutmen berdasarkan kompetensi, serta membangun lingkungan kerja yang sehat.
