NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Indonesia akan memiliki armada pesawat khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkapasitas angkutan air yang besar pada tahun 2027 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pengadaan armada pesawat pengebom air atau water bombing berkapasitas besar tersebut bertujuan memperkuat kemandirian alat utama penanggulangan bencana nasional.
"Kita baru punya di tahun 2027 ya, Bapak Presiden sudah perintahkan kita beli, di tahun 2027 kita sudah punya sehingga nanti pada saat apabila terjadi kebakaran lagi, kita sudah punya alat-alat sendiri yang bisa kita gerakkan," kata dia.
Kristomei menjelaskan bahwa selama penanganan karhutla sebelumnya, Indonesia masih menerima dukungan armada pesawat pengebom air berkapasitas angkut 15 ton air dari Pemerintah Australia karena Indonesia belum memiliki pesawat dengan spesifikasi daya angkut tersebut.
Sikap pemerintah Indonesia, menurut dia yang selalu terbuka terhadap tawaran bantuan internasional dari negara-negara sahabat saat menghadapi bencana besar, namun tetap menerapkan mekanisme verifikasi ketat agar bantuan yang masuk sesuai kebutuhan dan melengkapi kekurangan kapasitas di dalam negeri.
"Bukan kita tidak mau menerima, kita menerima bantuan tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang Indonesia tidak punya," kata dia.
Menurut Kristomei, pengerahan sumber daya manusia nasional sebenarnya sudah sangat besar mencapai 71.000 personel gabungan untuk menangani karhutla di seluruh Indonesia, sehingga bantuan asing yang diprioritaskan adalah dukungan peralatan berteknologi tinggi yang belum dimiliki Indonesia.
Selain memperkuat armada udara untuk mitigasi karhutla pada 2027, BNPB juga terus mengoptimalkan strategi penanganan bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan, di antaranya melalui pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna menggeser awan hujan ke wilayah perairan laut agar curah hujan di daratan tidak berlebihan dan memicu banjir di Jakarta maupun daerah rawan lainnya.
Kristomei menambahkan bahwa langkah mitigasi tersebut perlu segera diperkuat menyusul mulai munculnya kejadian banjir pada pekan ini di sejumlah wilayah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Lumajang di Jawa Timur, hingga Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB).