NADIKABAR.COM — Penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu agenda penting Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penataan struktur organisasi dan prosedur administratif, tetapi juga pada perubahan cara kerja pemerintah agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto menjelaskan partisipasi Indonesia dalam Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2026 ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif dalam dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman internasional seiring proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
"Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat," jelas Erwan dalan keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Hal tersebut ia katakan saat pemaparan di sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Perancis, Senin (12/10).
